PELATIHAN PERPAJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

PELATIHAN PERPAJAKAN DALAM ASPEK PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pelatihan Perpajakan dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Pahami PPN, PPh, & Regulasi Fiskal Terkini

DESKRIPSI PELATIHAN

Pelatihan perpajakan dalam pengadaan barang dan jasa ini telah dirancang khusus untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kewajiban perpajakan dalam proses pengadaan. Mulai dari pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, hingga PPh Final Pasal 4 Ayat (2), pelatihan ini membekali peserta dengan keterampilan teknis dalam menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak dengan benar sesuai dengan ketentuan pajak pengadaan.

Dengan mengikuti pelatihan ini, di harapkan peserta akan memahami secara komprehensif perbedaan perlakuan pajak antara pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan tender umum. Selain itu, peserta juga akan dilatih menangani bukti potong, faktur pajak, e-Bupot, dan e-SPT. Tidak hanya itu, pelatihan ini juga membahas aspek perpajakan dari perspektif bendahara pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, serta vendor atau penyedia barang/jasa.

Materi pelatihan mencakup berbagai topik penting seperti ketentuan pajak pengadaan pemerintah, pajak pengadaan BUMN, perpajakan dalam kontrak jasa konstruksi, pengadaan melalui e-catalog, hingga perlakuan pajak atas pengadaan barang modal. Oleh karena itu, pelatihan ini sangat sesuai bagi instansi pemerintah, perusahaan swasta, maupun sektor non-profit yang terlibat dalam aktivitas pengadaan dan ingin meningkatkan kepatuhan pajak pengadaan.

Selain aspek teknis, pelatihan ini juga menekankan risiko hukum dan fiskal akibat kesalahan pemotongan pajak, serta strategi menghadapi audit dari pemeriksa pajak atau BPK. Maka dari itu, pelatihan ini menjadi pilihan tepat untuk meningkatkan kompetensi perpajakan pengadaan, mencegah potensi temuan audit, dan membangun sistem pengadaan yang tertib administrasi dan sesuai regulasi.

TUJUAN TRAINING

Pelatihan ini bertujuan untuk:

Meningkatkan pemahaman tentang ketentuan PPN dan PPh dalam pengadaan barang dan jasa.
Menjelaskan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran dan PPK.
Melatih peserta menghitung dan memotong PPh Pasal 22, 23, dan 4(2) sesuai jenis transaksi.
Menjelaskan perlakuan pajak atas pengadaan pemerintah dan pengadaan swasta.
Menghindari kesalahan umum dalam pelaporan pajak pengadaan dan e-SPT.
Memberikan solusi terhadap kasus perpajakan dalam pengadaan barang, jasa konsultan, pekerjaan konstruksi, dan sewa.
Membekali peserta dengan praktik terbaik kepatuhan fiskal pengadaan barang/jasa.

MATERI PELATIHAN

Ruang Lingkup dan Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22
Dasar hukum dan kebijakan pengadaan barang dan jasa
Pajak penghasilan pasal 22 pada pengadaan barang dan jasa
Pemungut pajak penghasilan pasal 22
Tata cara pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22
Perhitungan dan tarif PPh Pasal 22 atas pengadaan barang
Prosedur pemotongan dan pemungutan tarif PPh pasal 22 atas pengadaan barang
Case and Study

PESERTA

Pelatihan ini ditujukan bagi:

Bendahara pengeluaran instansi pemerintah
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Tim pengadaan barang dan jasa (ULP/Pokja)
Tim keuangan, akuntansi, dan pajak
Vendor / penyedia barang dan jasa
Auditor internal dan eksternal
Konsultan pajak dan hukum kontrak pengadaan
Pengelola anggaran APBN/APBD
Staf perusahaan yang menangani procurement dan vendor management

INSTRUKTUR

Instruktur yang mengajar Pelatihan Pajak Pengadaan Barang dan Jasa adalah instruktur yang berkompeten di bidang Perpajakan Pengadaan Barang dan Jasa ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi yang berpengalaman dalam bidangnya.

METODE

Agar pembelajaran lebih optimal, pelatihan ini menggunakan pendekatan:

Pemaparan Regulasi Perpajakan Terbaru: Berdasarkan UU HPP, PMK terkini, dan Peraturan Dirjen Pajak.
Studi Kasus dan Diskusi Interaktif: Pengadaan jasa konsultan, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan barang modal.
Simulasi Perhitungan Pajak: Pemotongan dan pelaporan PPh/PPN, pengisian e-Bupot, e-Faktur, dan e-SPT.
Tanya Jawab dan Konsultasi Langsung: Peserta bisa membawa kasus aktual.
Evaluasi dan Uji Pemahaman: Untuk memastikan penguasaan materi oleh peserta.

Dengan demikian, peserta tidak hanya mendengar, tetapi juga berlatih, berdiskusi, dan menerapkan langsung.