Pelatihan Hukum Tata Negara

 

Training Hukum Tata Negara di Jogja

Gelombang pasang Era Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah mendorong berlangsungnya perubahan besar sistem dan praktik ketatanegaraan Indonesia. Sejak Era Reformasi, kehidupan ketatanegaraan Indonesia menjadi dinamis.

Fondasi penting dinamisasi ketatanegaraan tersebut adalah reformasi konstitusi yang memungkinkan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum dilakukan perubahan, jumlah butir ketentuan yang tercakup dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli yaitu hanya terdiri dari 71 butir ketentuan. Setelah dilakukan perubahan sebanyak empat kali dalam satu rangkaian proses perubahan dari tahun 1999 hingga tahun 2002, butir ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melonjak drastis menjadi 199 butir. Dari 199 butir ketentuan tersebut, hanya 25 butir ketentuan yang berasal dari naskah asli yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebanyak 174 butir ketentuan selebihnya atau lebih dari 300 persen adalah ketentuan yang baru sama sekali.

Pada sisi lain, dibentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sejak tahun 2003, yang merupakan produk perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berperan penting mendinamisasi kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Melalui kewenangan yang dimilikinya, MKRI sebagai peradilan tata negara memberi lapangan empirik bagi praktik yudisial di bidang Hukum Tata Negara. Sebelum berdirinya MKRI, Hukum Tata Negara tidak memiliki lahan praktik kecuali praktik nonyudisial di lingkungan lembaga politik. Kehadiran MKRI memungkinkan berbagai pihak dari berbagai latar belakang mengajukan permohonan perkara untuk mendapatkan putusan dari Majelis Hakim Konstitusi atas persoalan ketatanegaraan yang mereka hadapi.

Atas dasar itulah Hukum Tata Negara Indonesia berkembang pesat dari waktu ke waktu. Perkembangan kehidupan ketatanegaraan Indonesia dewasa ini mulai menggeser praktik Hukum Tata Negara dari arah orientasi terlalu politis ke arah orientasi yang lebih praktis. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Hukum Tata Negara menempati posisi penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia saat ini.

Seiring dengan bangkitnya kesadaran konstitusional di kalangan warga negara Indonesia, antara lain sebagaimana tercermin dari banyaknya permohonan perkara di MKRI, kemudian muncul kebutuhan akan Hukum Tata Negara yang berorientasi lebih teknis-yuridis. Bidang Hukum Tata Negara yang sebelum Era Reformasi relatif kurang populer baik di kalangan mahasiswa hukum, mahasiswa pada umumnya, maupun masyarakat luas, kini mulai disadari sebagai bidang hukum yang penting diketahui oleh berbagai kalangan. Ini kemudian menciptakan kebutuhan pengetahuan Hukum Tata Negara di kalangan masyarakat umum. Program Kursus Hukum Tata Negara ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terutama bagi kalangan yang tidak berlatar belakang pendidikan Hukum Tata Negara.

Tujuan

  1. Menyebarluaskan pengertian-pengertian baru yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca-amandemen.
  2. Mendorong munculnya kesadaran warga negara Indonesia akan hak dan kewajiban asasinya sebagai subjek Hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Membantu para pemula memahami garis besar ruang lingkup ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara.
  4. Mengakrabkan masyarakat Indonesia dengan pengetahuan Hukum Tata Negara.
  5. Mendorong perkembangan lebih lanjut studi Hukum Tata Negara di Indonesia.

Peserta

Kursus ini terbuka untuk umum dan dapat diikuti oleh siapa saja yang tertarik mempelajari Hukum Tata Negara. Berbagai kalangan dengan berbagai latar belakang akan mendapatkan manfaat mengikuti program kursus ini.

Materi Training 

Materi pembahasan Training Hukum Tata Negara ini yaitu mencakup Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif yang masing-masing memiliki sub-bahasan berikut:

Hukum Tata Negara Umum

  1. Disiplin Ilmu Hukum Tata Negara sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan hukum kenegaraan.
  2. Konstitusi sebagai objek kajian Hukum Tata Negara
  3. Sumber-sumber Hukum Tata Negara
  4. Penafsiran dalam Hukum Tata Negara
  5. Berbagai aspek mengenai praktik Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara Positif

  1. Perkembangan studi Hukum Tata Negara di Indonesia
  2. Bentuk-bentuk produk hukum Indonesia
  3. Organ dan fungsi kekuasaan negara
  4. Hak asasi manusia dan masalah kewarganegaraan
  5. Partai politik dan pemilihan umum

Metode

Program Kursus Hukum Tata Negara ini dikemas dalam bentuk kelas belajar yang diselenggarakan secara komunikatif, interaktif, partisipatif, dan produktif untuk mendorong peran maksimal narasumber, fasilitator, dan peserta.

Jadwal Training :

  • 15 sd 16 Januari 2019
  • 12 sd 13 Februari 2019
  • 5 sd 6 Maret 2019
  • 9 sd 10 April 2019
  • 7 sd 9 Mei 2019
  • 12 sd 13 Juni 2019
  • 9 sd 10 Juli 2019
  • 13 sd 14 Agustus 2019
  • 10 sd 11 September 2019
  • 8 sd 9 Oktober 2019
  • 5 sd 6 November 2019
  • 17 sd 18 Desember 2019

Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan calon peserta training general affairs rumah sakit terupdate .

Biaya dan Lokasi Pelatihan training pengelolaan pelayanan rutin rumah sakit terbaru :

Jakarta: Hotel Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, IbisBudget | Biaya Pelatihan : Rp. 7.500.000 / peserta(Minimal 2 Peserta).

Bandung: Hotel Santika, Hay Hotel,IbisStyle, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, FourPointbySheraton Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. Rp. 7.000.000 / peserta(Minimal 2 Peserta).

Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, CordelaHotel,IbisStyle, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel, Dafam Malioboro Hotel, Prima Inn Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. 6.500.000 / peserta(Minimal 2 Peserta).

Surabaya: Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. 6.800.000 / peserta(Minimal 2 Peserta).

Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, IbisStyle Hotel, El Hotel, WhizPrime Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. 6.800.000 / peserta(Minimal 2 Peserta).

Bali: Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel &Conventions | Biaya Pelatihan : Rp. 6.500.000 / peserta(Minimal 3 Peserta).

Lombok: Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. 7.000.000 / peserta(Minimal 3 Peserta).

Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan. Apabila ada pertayaan mengenai materi, biaya, lokasi, jadwal dan penawaran lainnya, hubungi CS Kami.

Fasilitas Selama Training  :

1. Penjemputan dari Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal Peserta t

2. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, Flashdisk, dll)

3. Transportasi Peserta ke tempat pelatihan.

4. 2x CoffeBreak& 1 Lunch (Makan Siang).

5. Training Room Full AC and Multimedia.

6. FreeBagorBagpackers (Tas Training).

7. Softfile Foto Training

8. Sertifikat

9. Souvenir Exclusive.

Nothing from Senin, 30 September 2019 to Sabtu, 30 November 2019.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
×

Halo! Selamat Datang

Hubungi Customer Service kami untuk menanyakan Informasi Training vi WhatsApp atau

kirim email ke sales@informasi-pelatihan.com

× Tanya via WhatsApp